Wahana TV | MK putuskan kepala daerah terdakwa tidak otomatis diberhentikan sementara untuk semua perkara pidana.
Benarkah kepala daerah yang berstatus terdakwa bisa diberhentikan sementara karena perkara pidana apa pun?
Melalui Putusan Nomor 365/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) inkonstitusional bersyarat, dengan menegaskan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus mengecualikan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Selain itu, MK memberi penegasan mengenai titik awal pemberhentian sementara Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa yakni sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan.
Putusan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait pemberhentian sementara kepala daerah, memperjelas batasan tindak pidana yang menjadi dasar pemberhentian, serta memastikan waktu pelaksanaannya dapat ditentukan secara objektif.
#shortvideo #newsupdate #news #newshorts #newsheadlines #newslive #newsupdates #news24 #beritahariini #beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #berita #beritaupdate #beritapolitik #beritaterbaru #viral #viralnews #viralreels #viralvideo #viralshorts #viralvideos #viral_video #wahananews #wahanatv #edukasikonsumen #shortvideo #shortsvideo #autobiography #tokohnasional #podcastshow #podcast #podcastclips #podcasts #podcasting #podcastlife #podcastshorts #podcaster #podcastclip #viral #viralnews #viralreels #viralvideo #viralshorts #viralshort #viralvideos #viral_video
MK putuskan kepala daerah terdakwa tidak otomatis diberhentikan sementara untuk semua perkara pidana
Wahana TV
Selasa, 10 Nov 2026 17:08 WIB
Tag: