Tegas! Mentan Amran Tindak Mafia Beras: Subsidi Rakyat Haram Dipermainkan! | Wahana Terkini

Wahana TV | Beras SPHP Diselewengkan, Mentan Amran: Subsidi Rakyat Jangan Dipermainkan!

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman geram atas penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau, tetapi justru dibongkar, dioplos, dan dialihkan menjadi beras premium untuk meraup keuntungan.

Mentan Amran menegaskan beras SPHP merupakan bagian dari dukungan negara untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Karena itu, praktik yang mempermainkan beras bersubsidi dinilai sebagai tindakan serius yang merugikan masyarakat dan negara.

Menurutnya, beras yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak seharusnya justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan penerima manfaat. Ia menilai penyelewengan tersebut merupakan bentuk keserakahan yang tidak dapat ditoleransi.

Dukungan pemerintah terhadap pangan diberikan sejak hulu hingga hilir. Pada 2026, dukungan dan subsidi sektor pertanian mencapai sekitar Rp160 triliun, termasuk untuk pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, irigasi, serta berbagai dukungan produksi lainnya.

Dukungan tersebut juga diberikan melalui program beras SPHP. Beras yang diserap Perum Bulog memperoleh subsidi sekitar Rp6.000 per kilogram. Dengan volume penyaluran mencapai 2 juta ton, nilai dukungan tersebut setara sekitar Rp12 triliun.

Mentan Amran menjelaskan, beras SPHP yang dibeli pelaku usaha dengan harga Rp11.500 per kilogram semestinya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram kepada konsumen. Namun, dalam praktik penyelewengan yang ditemukan, kemasan dibongkar, beras dialihkan ke kemasan lain, dioplos, atau dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Praktik tersebut membuat manfaat subsidi yang seharusnya diterima masyarakat justru beralih menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan rantai distribusi. Menurut Mentan Amran, kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menyalahgunakan fasilitas yang dibiayai negara.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak delapan orang dari Bulog dan Bapanas telah dicopot dan dua orang diberikan peringatan. Sementara itu, sembilan pelaku swasta yang diduga terlibat dalam praktik pengoplosan beras telah diproses hukum dan satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Mentan Amran menegaskan penindakan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur internal maupun pelaku usaha. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang mempermainkan subsidi dan merugikan masyarakat.

Penegakan hukum juga terus dilakukan bersama aparat terkait. Mentan Amran mengapresiasi Kepolisian yang bergerak cepat menindaklanjuti kasus tersebut hingga proses penanganan berlangsung sampai dini hari.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mendalami kasus tersebut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelewengan beras SPHP diproses sesuai ketentuan hukum. Kebijakan subsidi pangan, menurutnya, harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak boleh menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak semestinya.

#BerasSubsidi #PanganuntukRakyat #PenegakanHukum #kementerianpertanian #wahanatv #wahananews #beritaterkini #berita #beritaviral