Wahana TV | WahanaTV, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia setelah melalui penantian panjang selama 18 tahun. Regulasi ini dirancang untuk memperkuat mekanisme pemulihan kerugian negara serta memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan ekonomi modern lainnya.
Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburrahman, S.H., M.H., menegaskan bahwa undang-undang ini mengedepankan prinsip meaningful participation dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pakar, dan akademisi dalam pembahasannya. Regulasi ini membawa paradigma baru melalui mekanisme non-conviction based forfeiture, yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana tetap terhadap pelaku.
Simak jalannya rapat paripurna bersejarah ini dan ketahui bagaimana undang-undang ini akan mengubah peta penegakan hukum di Indonesia dalam video berikut.
#wahanatv #wahananews #newsupdate #news #newshorts #newsheadlines #newslive #newsupdates #news24 #beritahariini #beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #berita #beritaupdate #beritapolitik #beritaterbaru #viral #viralnews #viralreels #viralvideo #viralshorts #viralvideos #viral_video #wahananews #wahanatv #edukasikonsumen #shortvideo #shortsvideo
#DPRRI #UUPerampasanAset #BerantasKorupsi #HukumIndonesia #ParipurnaDPR
Setelah 18 tahun, RUU Perampasan Aset akhirnya Resmi disahkan Menjadi UUD! | Wahana Terkini
Wahana TV
Kamis, 19 Nov 2026 22:45 WIB
Tag: